BAB IPENDAHULUAN A.Latar Belakang MasalahIndonesia merupakan suatu negara yang berkembang.Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang didapatdari dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu pendapatan negara Indonesiadan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pendapatan pajak.Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akandigunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berartidigunakan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yangdapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat yangtelah disetorkan selama ini? Pertanyaan tersebut sering kali muncul di benakmasyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapibentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan olehmasyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkankeengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

  Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut Self Assessment System, yaitu dimanapara Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. JadiDitjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajakyang tidak mematuhi ketentuan – ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistemini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaranperpajakan secara sukarela (voluntary taxcompliance) yang tinggi. Hal tersebut menjadi kendala dari sistemperpajakan Indonesia pada saat ini.

Dengan menganut prinsip self assessment system tersebut pemerintah memberikan kepercayaanpenuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadarandan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastianhukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkankesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidangperpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.Mardiasmo (2016: 3)mengatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkanUndang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada pendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayarpengeluaran umum. Apabila tingkatkesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagaimasalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (tax evasion).

Pohan (2014: 45) mengemukakan Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan upaya wajib pajak dengan menghindarkan pajak terutang secara illegaldengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak amanbagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidakdalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri. Belum optimalnyapenerimaan pajak di negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunyadipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasiperpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), dan korupsi pajak. Hal inidapat dilihat dari besarnya tax gap,yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar.Tax gap dibedakan menjadi tiga: non-filing gap yaitu tax gap yang terjadikarena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT(Surat Pemberitahuan Tahunan), underreportinggap yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yangseharusnya, underpayment gap yaitupotensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidakmembayar pajak yang seharusnya terutang.

Banyaknya skandal dankekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakanmerupakan akibat dari kegagalan etis/ethicalfailure. Dimana semua orang (pada posisi manapun) di sebuah institusiselalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dalam halini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etisdikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum WajibPajak terhadap tindakan tersebut.          Untuk mengurangi jumlahpajak yang dibayarkan, Wajib Pajak membuat perencanaan pajak tax planning yang bertujuan untukmenghindari pajak (Tax Avoidance)maupun penggelapan pajak (Tax Evasion).Meskipun keduannya mempunyai tujuan untuk mengurangi jumlah pajaknya, namunkarakter dari keduanya berbeda. TaxAvoidance diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkancelah-celah dari peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlakudi negaranya.

Sulitnya penerapan TaxAvoidance membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematandengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak.Berdasarkan penjelasandi atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan menunjukan sikap pemerintahan yangbaik, jujur dan adil dalam menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumberdari pajak serta memberikan pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya danapajak untuk kemaslahatan masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dariberbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada diharapkan untuk menjadikan masyarakat/WPbisa membayarkan pajaknya dengan benar sehinggga tujuan dapat tercapai danpenerimaan pajak dapat mencapai target yang diinginkan.Penelitian sebelumnyadilakukan oleh Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati (2016), hasil penelitianmenyatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruhnegatif terhadap penggelapan pajak. sehingga H1 tidak terdukung. Penelitianyang dilakukan oleh Theo Kusuma Ardyaksa (2014), hasil penelitian menyatakanbahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yangdilakukan oleh Charles Silaen (2015), hasil penelitian menyatakan bahwa sistemperpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yangdilakukan oleh Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017), hasil penelitianmenyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapanpajak. Penelitian yangdilakukan oleh Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi (2011), hasil penelitianmenyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajakmengenai etika penggelapan pajak berhasil diterima.

Penelitian yang dilakukanoleh Prielly Natasya Kartini Widjaja (2017), hasil penelitian menyatakan bahwatidak diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yangdilakukan Charles Silaen (2015), hasil penelitian menyatakan bahwa diskriminasiberpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh IrmayantiMadewing (2013), hasil penelitian menyatakan bahwa modernisasi sistemadministrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhanwajib pajak. Tabel I.ITarget danRealisasi Penerimaan Pajak  Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Persentase Penerimaan Pajak 2012 527.

716.645.326 576.897.047.142 109.31% 2013 764.762.

619.667 632.958.

106.504 84.76% 2014 707.805.553.926 760.566.803.

069 105.52% 2015 1.087.012.954.020 959.

707.546.134 86.88% 2016 1.353.692.811.

993 1.154.568.018.

476 81.86% Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2017 Berdasarkanuraian tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah dari sektor pajak belumlahmaksimal, hanya pada tahun2012 dan 2014 target penerimaan pajak dapat tercapai,namun seiring dengan berkembangnya waktu penerimaan pajak yang fluktuatif daritahun ke tahun yang dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun2013, 2015 dan 2016 tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi perilaku ketidakpatuhan wajib pajakuntuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.Indikasitidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapanpajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pada umumnya Wajib Pajak badan cenderungmengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkanakan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang pajak yangberlaku, bahwa setiap Perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukankegiatan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, dimana sebagai Wajib pajakPerusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalampelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana Wajib pajak menganggap bahwa pajakmerupakan momok yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harusditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut.Berdasarkan berbagai uraian di atas, penelititermotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapanpajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajakbadan dan adanya reseacrh gap daripenelitian satu dengan yang lainnya.. Selain itu, dengan dilakukannyapenelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negaradalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, sertauntuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadappersepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

Untuk itupeneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan,Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Diskriminasi Terhadap PersepsiWajib Pajak Badan Mengenai  PenggelapanPajak (Tax Evasion)”.B.Rumusah MasalahBerdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan yaitu Bagaimana keadilan pajak, sistemperpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan diskriminasiberpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak (tax evasion)? C. Tujuan PenelitianBerdasarkan dari rumusan masalah, makatujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistemperpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan diskriminasiberpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak (tax evasion). D.Manfaat PenelitianSelanjutnya, melalui penelitian ini diharapkannantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri,bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ditelititersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 1.    BagiPenelitiSelanjutnya dapatdijadikan pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa persepsi wajib pajak orangpribadi mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, modernisasi sistemadministrasi  perpajakan dan diskriminasiterhadap penggelapan pajak.2.    BagiKPP Pratama Ilir BaratBagi Direktorat JendralPajak dan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, diharapkan penelitian ini dapatmemberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenaipengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, modernisasi sistem administrasiperpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak.3.    BagiAlmamaterHasil penelitian ini diharapkandapat menjadi referensi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah danmengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yangkhususnya berkaitan dengan pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, modernisasi sistem administrasiperpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak.